Pengertian Tentang Konstitusi

Pengertian Tentang Konstitusi Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.

Secara umum konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Pengertian konstitusi menurut para ahli, yaitu :

  1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu Negara
  2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Pengertian Kontitusi dibagi menjadi tiga :
  3. Kontitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Disebut pengertian secara sosiologis.
  4. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat merupakan pengertian secara yuridis.
  5. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dan berlaku dalam suatu Negara.disebut pengertian secara politis.
  6. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.
  7. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
  8. James Bryce, mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara yang diorganisir dengan dan melalui hokum. Dengan kata lain konstitusi dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat dan hubungan diantara keduanya.
  9. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia

Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang dikenal dengan dokuritsu zyunbi tyoosakai yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945.

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD’45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan asia timur raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah hindia belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara telah ada yaitu adanya:
a. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia

b. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang hingga ke merauke

c. Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia; Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara.

Syarat dan Ciri-Ciri Konstitusi

Syarat Konstitusi

Pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 (tiga) hal pokok, yakni :

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya

b. Ditetapkan susunan ketatanegaran suatu Negara yang bersifat fundamental;

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Ciri-Ciri Konstitusi

Menurut Meriam Budiarjo, Ciri-ciri ini dapat dilihat bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
b. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of Rights jika berbentuk naskah tersendiri.
c. Prosedur mengubah undang-undang dasar
d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari munculnya seorang dictator atau kembalinya suatu monarki.
e. Merupakan pengaturan hokum yang tertinggi dan mengikat semua orang

Menurut Steenbeek ciri – ciri sebuah konstitusi meliputi 3 hal yaitu:
a. Adanya jaminan terhadap HAM
b. Adanya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
c. Adanya pembaian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Ada 5 (lima) cirri yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi :
a. Adanya public authority.
b. Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip “universal and equal suffrage” dan pengangkatan eksekurtif melalui peemilihan yang demokratis.
c. Pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang.
d. Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun pemerintah/penguasa.
e. Adanya sistem kontrol terhadap militer san kepolisian untuk meneegakkan hokum dan menghormati hak-hak rakyat.

Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Tujuan Konstitusi

Tujuan konstitusi antara lain :

a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.

b. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

c. Pedoman penyelenggaraan negara berdaulat maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagaikepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalahkonstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakantujuan konstitusi itu sendiri.

Tujuan konstitusi mengenai tata tertib terkait dengan:

a. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya.
b. Hubungan antar lembaga Negara.
c. Hubungan lembaga negara dengan warga Negara (rakyat).
d. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia.

Fungsi Konstitusi

Fungsi konstitusi antara lain :

a. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik,, hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan Negara.
b. Konstitusi memberikan legitimasi pada kekuasaan pemerintah sebagai fungi konstitusionalisme.
c. Konstitusi merupakan instrumen dari satu satunya pemegang kekuasaan yakni rakyat
d. Konstitusi sebagai piagam kelahiran (a birth certificate of new state)
e. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
f. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan
g. Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan Negara (legislative, eksekutif dan yudikatif)
h. Konstitusi sebagi pelindung HAM dan kebabasan warga Negara

Unsur-Unsur dan Nilai-nilai Konstitusi

Unsur-Unsur Konstitusi

Lohman menjelaskan bahwa dalam Konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). artinya, bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.

Nilai-Nilai Konstitusi

Nilai konstitusi antara lain:

Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 Macam-Macam Konstitusi

Konstitusi Tertulis dan Konstitusi tidak Tertulis
a. Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution / writen constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution)

b. Konstitusi tidak tertulis / konvensi (nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi.

Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid

a. Fleksibel / luwes adalah konstitusi yang di amandemen tanpa adanya prosedur khusus. Dikatakan konstitusi itu fleksibel/luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Contoh konstitusi Inggris dan Selandia baru.

Ciri-ciri konstitusi fleksibel

· Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah

· Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang

b. Rigid / kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. Dikatakan konstitusi rigid/kaku apabila konstitusi / undang undang dasar sulit untuk diubah samapai kapanpun. Contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang.

Ciri ciri Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

· Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang

· Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa

Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi tidak Derajat Tinggi

Konstitusi derajat tinggi (supreme constitution ) adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan)

konstitusi tidak derajat tinggi (not supreme constitution) adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.

Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

a. Jika bentuk Negara itu serikat maka akan didapatkan system pembagian kekuasaan antara pemerintah Negara serikat dengan pemerintah Negara bagian.

b. Dalam Negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi

Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer

Konstitusi Pemerintahan Presidensial (President Executive Constitution)

Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:

  1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan
  2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih
  3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.

Konstitusi pemerintahan Parlementer (Parliamentary Executive Constitution)

Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri (Sri Soemantri) :

  • Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen
  • Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen
  • Presiden dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum
karya ilmiah bahasa sunda tentang bahaya merokokcontoh paragraf eksposisi tentang haditscontoh makalah bahasa inggris procedurecarpon makalahmakalah nilai nilai pancasila sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraanhttps://www nagrak com/search/penutup-bahasa-inggris-dan-artinya/page/3contoh proposal usaha makanan yang tidak melanggar syariat agamamakalah bahasa sisindirancontoh pidato bahasa sunda kebakaran hutanapakah perbekalan dapat di asuransikan
Pengertian Tentang Konstitusi | nagrak.com | 4.5
error: Content is protected !!